Dengan Pendapat Pejabat Eks Dinas Kehutanan Kab/Kota terkait Penyerahan P3D

dsc_0190

BANJARBARU (29/12/2016) www.dishut.kalselprov. go.id

Pada rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 dalam rangka menyikapi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, khususnya terkait Penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), tertuang beberapa pernyataan dan pernyataan dari para pejabat Eks Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.  Kadishut Provinsi Kalsel Dr Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut, MP menyatakan bahwa pertanggal 31 Desember 2016 semua personil di SK-kan sebagai staff Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dibuat Surat Penugasan  untuk bertugas di rencana KPH sampai ada penetapan UPTD KPH secara definitif.

Disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Dr Rahmaddin MY, A.KS, M.Si bahwa total anggaran rutin yang tersedia untuk 8 (delapan) UPT – KPH yang tersedia dalam jumlah cukup. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan UPT – KPH sesuai dengan urgensi kebutuhan.  Untuk itu 8 (delapan) rencana KPH diinstruksikan segera menyusun draft kebutuhan rutin masing-masing KPH untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pada sesi dengar pendapat dengan pejabat Eks Dinas Kehutanan dari beberapa Kabupaten/Kota umumnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang menjadi dasar penghentian pembayaran gaji pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Provinsi, telah dirampungkan. Permasalahan penyelesaian SKPP merupakan hal yang  paling urgen karena terkait dengan penggajian 404 PNS Eks Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Para PNS Eks Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bisa bernafas lega setelah mengetahui bahwa SKPP telah dirampungkan.

dsc_0260

Masalah yang dikeluhkan seluruh perwakilan Kabupaten/Kota adalah masalah prasarana khususnya  kantor rencana KPH  yang perlu direhab sehubungan dengan kondisi yang kurang layak atau luas bangunan yang kurang memadai.  Luas bangunan kantor yang ada tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada.  Permasalahan lain yang mencuat adalah belum selesainya penyerahan legalitas tanah dan aset (BPKB) bergerak dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan.

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan segera mengakomodir berbagai permasalahan tersebut.