Tugas dan Fungsi

PERGUB 7-2009 tupoksi dishut

Perda kalsel

PERATURAN GUBERNUR  KALIMANTAN SELATAN

NOMOR    07   TAHUN 2009

 

TENTANG

 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

DAN UNIT-UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

 

 

Menimbang      :     a.   bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selat dan Peraturan Gubernur nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan maka di pandang perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah dan Unit PelaksanaTeknis Dinas dan Badan;

  1. bahwa  untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Kehutanan dan Unit-Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Selatan perlu ditetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  Kalimantan Selatan.

Mengingat        :     1.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )   sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4816 ) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,    Pengundangan dan Penyebarluasan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang  Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

14.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor   5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

 

 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

 

MEMUTUSKAN    :

 

Menetapkan   :       PERATURAN GUBERNUR  TENTANG   TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN UNIT-UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB     I

                                                          KETENTUAN UMUM

                                                                   Pasal     1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah  adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
  3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
  4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan   Selatan.
  6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
  7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan   Selatan.
  8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kehutanan dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan  Provinsi Kalimantan Selatan.
  9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Kehutanan dan seksi-seksi pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan  Provinsi Kalimantan Selatan.
  10. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Taman Hutan Raya Sultan Adam dan unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara.
  11. Taman Hutan Raya Sultan Adam yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya Sultan Adam Provinsi Kalimantan Selatan.
  12. Kepala TAHURA adalah Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam.
  13. Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan barito Muara adalah Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan  barito Muara di Banjarmasin.
  14. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara.
  15. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  16. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
  18. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  19. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
  20. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
  21. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
  22. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
  23. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah unit pengelolaan hutan lindung terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
  24. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) adalah unit pengelolaan hutan konservasi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
  25. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
  26. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya yang disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
  27. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  28. Hutan Rakyat selanjutnya yang disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
  29. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu  (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
  30. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
  31. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
  32. Kapasitas Terpasang adalah Kapasitas produksi mesin-mesin utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay–out) IPHHK.
  33. Kayu Bulat adalahProduksi kayu yang berasal dari izin yang sah, merupakan bagian dari pohon yg dipotong menjadi batangan  atau batang-batang bebas cabang /ranting.
  34. Kayu Olahan adalahHasil Pengolahan Kayu Bulat / dan atau bahan baku serpih  menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.
  35. P2LHP adalah Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan.
  36. P2SKSHH adalah Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
  37. P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK adalah Petugas Pemeriksa Penerima (Kayu Bulat / Kayu Gergajian /Kayu Lapis/Hasil Hutan Bukan Kayu.
  38. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat  RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistim pengendalian pasokan bahan baku.
  39. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
  40. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan serta Kegiatan Pendukungnya yang dipungut dari Pemegang IUPHHK dari hutan alam yang berupa Kayu.
  41. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) adalah perjanjian atau traktat  (treaty) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan stawa dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.
  42. RKBU adalah Rencana Kebutuhan Barang Unit.
  43. RTBU adalah Rencana Tahunan Barang Unit.
  44. Appendix  adalah Daftar jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam CITES.
  45. AMDAL adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
  46. ZONASI adalah  Penataan Blok dalam  kawasan Tahura.
  47. Perlindungan hutan  adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
  48. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

 

BAB  II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama

Dinas Kehutanan

Pasal 2

 

 

(1)  Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(2)  Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
  3. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,  membina, mengatur, memberi fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemolaan hutan.
  4. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberi fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan produksi hasil hutan.
  5. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberi fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
  6. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberi fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaanpengamanan dan perlindungan  serta konservasi hutan.
  7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
  8. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan mempunyai   fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
  3. perumusan kebijakan operasional,  pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pemolaan hutan;
  4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan  pengembangan produksi hasil hutan;
  5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
  6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi  dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan  serta konservasi hutan.
  7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
  8. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

  1. Sekretariat.
  2. Bidang Pemolaan Hutan.
  3. Bidang Bina Produksi Kehutanan.
  4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
  6. Unit Pelaksana Teknis; dan.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

 

(1)  Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan penatausahaan kepegawaian.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusuna program dan rencana kegiatan serta laporan;

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunanan rencana anggaran;

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunanan laporan pertanggungjawaban keuangan.

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan  dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan  dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

 

  1. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sekretariat; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai   fungsi :

 

  1. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan;

 

  1. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi  kegiatan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

 

  1. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan

 

  1. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

 

a.   Sub Bagian Program;

  1. Sub Bagian Keuangan; dan

c.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal  4

 

(1)  Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;

 

  1. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang kehutanan, dalam berbagai bentuk;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana terintegrasi;

 

  1. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;

 

  1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuunan rencana stratejik;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kehutanan tingkat provinsi;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

Pasal 5

 

 

(1)  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung-jawaban keuangan.

 

(2)  Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunanan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunanan anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan  dan pendapatan Dinas Kehutanan;

 

  1. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pendapatan dan penerimaan ;

 

  1. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;

 

  1. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan laporan kinerja keuangan; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

Pasal 6

 

 

(1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola penatausahaan kepegawaian.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan penatausahaan kepegawaian;

 

  1. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;

 

  1. mengelola urusan kearsipan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;

 

  1. melaksanakan pelayanan penatausahaan perjalanan dinas;

 

  1. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyedian air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
  2. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan;

 

  1. melaksanakan  kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;

 

  1. melaksanakan  kegiatan hubungan masyarakat dengan keprotokolan;

 

  1. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

 

  1. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formasi;

 

  1. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan bahan usulan pemberhentian kepegawaian;

 

  1. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian serta menyajikan informasi kepegawaian.

 

  1. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korp dan kode etik kepegawaian;

 

  1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi;

 

  1. menyiapkan bahan dan laporan kinerja umum dan kepegawaian; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;

 

Bagian Ketiga

Bidang Pemolaan Hutan

Pasal 7

 

(1)  Bidang Pemolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan rencana umum kehutanan, rancang bangun pengelolaan kawasan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan serta penyusunan dan penilaian rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan hutan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

a.   menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana umum kehutanan,  pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan, rancang bangun pengelolaan kawasan, pengukuhan dan penatagunaan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan;

 

b.   menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan  penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam  kabupaten/kota dan perubahan fungsi kawasan;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi kawasan hutan,  perpetaan,  pertimbangan teknis  perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pengesahan rencana pengelolaan serta  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi, usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina dan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu oleh kabupaten/kota serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan;

 

  1. menyusun program, mengatur, memantau dan mengevaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan;

 

g     menyusun program, mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi  penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar  kabupaten/kota dan pemberian rekomendasi  penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi;

 

h     menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemolaan hutan; dan

 

i       melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemolaan Hutan mempunyai fungsi :

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi inventarisasi dan perpetaan hutan;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi  identifikasi kawasan hutan dan inventarisasi potensi sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota serta di luar kawasan hutan;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi  pengukuhan dan penatagunaan hutan;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi    penunjukan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, perubahan status, fungsi hutan dan perubahan status serta tukar menukar kawasan hutan skala propinsi;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi  pelaksanaan penataan batas areal pinjam pakai kawasan hutan;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi rencana umum kehutanan, rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; dan

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemberian perpanjangan IUPHHK, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu di dalam kawasan hutan serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Bidang Pemolaan Hutan adalah :

a.   Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;

  1. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan; dan

c.   Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan;

 

 

Pasal 8

 

(1)  Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan hutan pada hutan produksi, hutan lindung,  taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis inventarisasi, identifikasi dan perpetaan hutan  pada hutan alam dan tanaman serta perizinan sah lainnya;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi IUPHHK pada hutan alam dan tanaman serta perizinan sah lainnya ;

 

  1. mengolah data identifikasi kawasan hutan dan inventarisasi kawasan hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS serta di luar kawasan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan perpetaan hutan berbasis Sistem Informasi Geografis (Geografic Information System) ;

 

  1. menyiapkan bahan dan laporan kinerja inventarisasi dan perpetaan hutan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemolaan Hutan, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

 

 

(1) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perubahan tata ruang, perubahan status kawasan hutan, penunjukan hutan produksi dan hutan lindung, pertimbangan teknis penataan batas luar areal kerja IUPHHK serta penataan blok (zonasi) Tahura.

 

 

 

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

a     menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan ;

 

b     menyiapkan bahan pertimbangan teknis  penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru ;

 

c      menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi ;

 

d     menyiapkan bahan pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan  penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan ;

 

e     menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas  kabupaten/kota  serta pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam  kabupaten/kota ;

 

f       menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi, serta mengkoordinasikan penataan batas, monitoring, pengawasan dan evaluasi areal pinjam pakai kawasan ;

 

g     menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan batas blok (zonasi) dalam kawasan Tahura ;

 

h     melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan,  perubahan fungsi kawasan hutan,  penunjukan hutan  produksi dan hutan  lindung ;

 

i       menghimpun dan mengolah data perkembangan kawasan hutan, tata batas dan rekonstruksi batas kawasan hutan  beserta perubahan-perubahannya ;

 

j       menyiapkan bahan usulan perubahan dan  reposisi fungsi kawasan hutan dalam rangka Tata Ruang Wilayah Provinsi ;

 

k      menyiapkan bahan dan laporan kinerja pengukuhan dan penatagunaan hutan, dan

 

l       melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemolaan Hutan, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

Pasal 10

 

(1) Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana kehutanan, perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta melaksanakan usulan rancang bangun dan pembentukan wilayah pengelolaan, pertimbangan teknis rencana pengelolaan serta penilaian dan pengesahan rencana tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.

 

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan ;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum kehutanan dan rencana kehutanan mikro tingkat provinsi ;

 

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis kelembagaan pengelolaan hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan pengesahan jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung (KPHP dan KPHL) ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana kerja usaha dua puluh tahunan dan lima tahunan, serta penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan produksi ;

 

  1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala   provinsi ;

 

  1. Menyiapakan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi izin pemanfaatan kayu di dalam dan di luar kawasan hutan serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan ;

 

  1. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak di tetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan laporan kinerja pengukuhan dan penatagunaan hutan ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pemolaan Hutan, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

Bagian Keempat

Bidang Bina Produksi Kehutanan

Pasal 11

 

(1) Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, penggunaan peralatan, tenaga kerja ;

 

  1. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan dan penatausahaan pungutan kehutanan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan memproses pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M3/Tahun ;

 

  1. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan memproses pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M3/Tahun ;

 

  1. menyusun program, mengatur,  membina, mengendalikan, dan mengevalusi pengolahan, penatausahaan, peredaran, pengujian hasil hutan dan penetapan tenaga teknis kehutanan ;

 

  1. menyusun laporan kinerja pembinaan produksi kehutanan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :

 

 

  1. Penyusunan program, peraturan, pengendalian dan evalusi pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, penggunaan peralatan, produksi hasil hutan dan penatausahaan pungutan kehutanan ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan pelayanan perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 M3/Tahun ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi > 6.000 M3/Tahun;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan ; dan

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, peredaran, pengujian hasil hutan dan penetapan tenaga teknis kehutanan.

 

(4) Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Produksi Kehutanan adalah :

a.   Seksi Produksi dan Pungutan;

b.   Seksi Pengolahan Hasil Hutan; dan

c.   Seksi Peredaran Hasil Hutan;

 

Pasal 12

 

(1) Seksi Produksi dan Pungutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan izin perpanjangan penggunaan peralatan eksploitasi hutan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, dan tertib produksi,  penyelenggaraan penatausahaan dan pengawasan pembayaran pungutan kehutanan.

 

(2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan pengendalian produksi dan pungutan hasil hutan ;
  2. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan eksploitasi hutan dan pungutan kehutanan ;
  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi izin penggunaan peralatan, produksi hasil hutan dan pemanfaatan limbah pembalakan ;
  2. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan pelaksanaan peralatan, produksi hasil hutan, pemanfaatan limbah pembalakan dan pungutan kehutanan ;
  3. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan dan perpanjangan izin peralatan eksploitasi hutan ;
  4. menyiapkan bahan penetapan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan pungutan kehutanan ;
  5. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pungutan kehutanan ;
  6. menyiapkan bahan laporan produksi hasil hutan, penggunaan peralatan, tenaga kerja dan pungutan  kehutanan ;
  7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengendalian produksi dan pungutan hasil hutan ; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

Pasal 13

 

(1) Seksi Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengolahan hasil hutan, sarana pengolahan dan pemanfaatan bahan baku serta pengawasan industri pengolahan hasil hutan.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan teknis pengolahan hasil hutan ;
  2. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data unit pengolahan hasil hutan ;
  3. menyiapkan bahan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 M3/Tahun ;
  4. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas > 6.000 M3/Tahun ;
  5. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap industri primer hasil hutan ;
  6. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengolahan hasil hutan, sarana pengolahan, dan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan ;
  7. menyiapkan bahan dan laporan kinerja pembinaan teknis pengolahan hasil hutan ; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

 

 

Pasal 14

 

(1) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan, pembinaan pengujian hasil hutan, penetapan tenaga pengawas dan penguji hasil hutan.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan ;
  2. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan peredaran dan legalitas serta pengujian hasil hutan ;
  3. menyiapkan bahan penetapan tenaga pengawas penguji hasil hutan (P2LHP,P3KB, P2SKSKB) dan penetapan petugas penerbitan faktur angkutan hasil hutan ;
  4. mengelola dan mendistribusikan blanko angkutan hasil hutan ;
  5. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi kehutanan ;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pengawasan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan dalam  rangka tertib peredaran hasil hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengawasan dan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

      Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 15

 

(1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengawasi dan melaksanakan pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan hutan tanaman ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan evaluasi kerusakan hutan dan lahan dalam rangka penetapan lahan kritis dan penyusunan rencana/pedoman rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tangkapan daerah aliran sungai (Catchment area) ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevalusi  penyelenggaraan dan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah serta pengesahan rencana reklamasi hutan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan DAS skala provinsi ;

 

  1. menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana jangka menengeh, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan di kawasan Tahura ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana pada skala provinsi ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan perbenihan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendaliikan dan mengevaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan  ;

 

  1.  menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi ;

 

  1. Menyusun laporan kinerja pembinaan, pengendalian dan evaluasi rehabiltasi hutan dan lahan ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan wilayah tangkapan daerah aliran sungai, konservasi tanah serta reklamasi hutan (Catchment Area) ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi hutan tanaman ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan ; dan

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi perbenihan dan peredaran bibit tanaman hutan.

 

 

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah

  1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ;
  2. Seksi Perhutanan Sosial ; dan
  3. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan.

 

Pasal 16

 

(1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas  menyusun petunjuk teknis, melaksanakan,  membina dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan  lahan serta konservasi tanah.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

a.   menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan evalusi rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah ;

 

b     menyiapkan bahan penetapan lahan kritis dalam rangka penyusunan rencana/pedoman  rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tangkapan daerah aliran sungai (Catchment area) ;

 

c      menyiapkan bahan penyusunan rencana teknik tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan skala provinsi ;

 

d     menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada Tahura, Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani izin  serta  lahan di luar kawasan hutan skala provinsi ;

 

e     menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan reboisasi, penghijauan ;

 

f       menyiapkan bahan pengesahan rencana reklamasi hutan, penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi serta reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan ;

 

g     menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan pengelolaan DAS skala provinsi ;

 

h     menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan ;

 

i       menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ; dan

 

 

j       melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 17

 

(1) Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,  monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, hutan hak dan aneka usaha kehutanan serta penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi.

 

2)   Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

a     menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial ;

 

b     menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan ;

 

c      menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat ;

 

d     melaksanakan pembinaan pembanguna hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat ;

 

e     menyiapkan bahan pedoman penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi ;

 

f       menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan penyuluhan kehutanan ;

 

g     menyusun rencana melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan ;

 

h     menyiapkan bahan dan  menyusun laporan kinerja penyelenggara perhutanan sosial ; dan

 

i       melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan evaluasi IUPHHK pada hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat, pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

 

(2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana fasilitasi pengembangan hutan tanaman dan perbenihan ;

 

  1. menyiapkan bahan pengesahan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat ;

 

  1. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat ;

 

  1. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana jangka menengah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman ;

 

  1. menyiapkan bahan pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik ;

 

  1. menyiapkan bahan sertifikasi sumber benih dan mutu benih / bibit tanaman hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sumber benih dan penangkar bibit tanaman hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemantauan dan evaluasi hutan kota ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi  pengembangan hutan tanaman dan perbenihan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

 

      Bagian Keenam

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

                                                                  Pasal 19

(1)  Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyusun program, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi  perlindungan hutan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan ;

 

  1. Menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Provinsi ;

 

  1. Menyusun program, mengatur, membina, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi  penertiban peredaran hasil hutan illegal di dalam dan di luar kawasan hutan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pengesahan rencana jangka pendek pengelolaan tahura ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pertimbangan teknis izin lembaga konservasi dan pengesahan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman  nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengendalian dampak lingkungan ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pemberian pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar  kabupaten/kota ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, memfasilitasi dan mengevaluasi perizinan usaha pemanfaatan di taman hutan raya dan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi ;

 

  1. menyusun program, mengatur, membina, dan mengevaluasi pemberdayaan dan pembinaan tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil  serta pengurusan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan ;

 

  1. menyusun laporan kinerja bidang perlindungan dan konservasi sumber daya hutan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai fungsi :

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi  perlindungan dan pengamanan hutan serta penertiban peredaran hasil hutan di dalam dan di luar kawasan hutan ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi serta wisata alam ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi ;

 

  1. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, dan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil  serta pengurusan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan.

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan adalah :

 

  1. Seksi Pengamanan Hutan ;
  2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ; dan
  3. Seksi Kawasan Konservasi dan Wisata Alam.

 

 

Pasal 20

 

(1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian  kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan serta perlindungan kawasan hutan.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengamanan hutan ;
  1. menyiapkan bahan kegiatan operasi pengamanan hutandan penertiban peredaran hasil hutan pada kawasan hutan dan diluar kawasan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan koordinasi  penyelenggaraan lelang hasil operasi pengamanan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada hutan yang di bebani hak dan hutan adat ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengaman hutan dan penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan ;

 

  1. melaksanakan operasi pengamanan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan mengelola arsip polisi kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil dan perizinan senjata api ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran polisi kehutanan ;

 

  1. mengelola sarana dan prasarana pengamanan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan memfasilitasi pemberdayaan dan pembinaan polisi kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil serta pengurusan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengamanan hutan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan laporan kinerja pengamanan hutan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

Pasal 21

 

(1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bencana kehutanan lainnya.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bencana kehutanan lainnya ;

 

  1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data hasil deteksi dini, titik panas (hotspot) ;

 

  1. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kebakaran hutandan lahan serta bencana kehutanan lainnya ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalangan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli api ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bencana kehutanan lainnya ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

Pasal 22

 

(1) Seksi Kawasan Konservasi dan Wisata Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan  melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya dan wisata alam.

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, pengawasan dan fasilitas kawasan konservasi dan wisata alam ;

 

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka menengah dan jangka panjang dan pengesahan rencana jangka pendek serta pengelolaan taman hutan raya ;

 

  1. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi ;

 

  1. menyiapkan bahan dan memproses perizinan pemanfaatan taman hutan raya ;

 

  1. menyiapkan bahan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi ;

 

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengamanan dan evaluasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan konservasi, wisata alam dan taman hutan raya serta hutan lindung ;

 

  1. menyiapkan bahan pemberian izin angkutan tumbuhan dan satwa liar dan bagiannya yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES ;

 

  1. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan pemantauan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ;

 

 

 

  1. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kawasan konservasi dan wisata alam ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

 

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

 

Pasal 23

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

 

Pasal 24

 

(1).  Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(3)  Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dietntukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

(4)  Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KEHUTANAN

 

Bagian Pertama

Taman Hutan raya Sultan Adam

Paragraf 1

Taman Hutan Raya Sultan Adam

 

Pasal 25

(1)  Taman Hutan Raya Sultan Adam mempunyai tugas melaksakan perlindungan, perbaikan dan pemanfatan sumberdaya alam hutan lindung dan hutan wisata ;

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Perlindungan, rehabilitasi dan perbaikan serta pemanfaatan sumberdaya alam hutan lindung dan hutan wisata ;
  2. Melaksanakan perlindungan dan pelestarian kawasan hutan ;

 

  1. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan wisata alam ;

 

  1. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan hutan penelitian dan pendidikan ;

 

  1. Melaksankan pelayanan jasa penelitian dan pendidikan serta wisata alam;

 

  1. Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan jasa ;

 

  1. Mengelola urusan ketatausahaan ;

 

  1. Menyususn laporan kinerja pengelolaan Taman Hutan raya Sultan Adam ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Taman Hutan raya Sultan Adam mempunyai tugas :

 

  1. Penyusunan program perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan lindung dan hutan wisata;

 

  1. Perlindungan dan pelestarian kawasan hutan;

 

  1. Pengelolaan dan pengembangan wisata alam;

 

  1. Pengelolaan dan pengembangan hutan penelitian dan pendidikan ; dan

 

  1. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

 

(4)  Unsur- unsur organisasi Hutan raya Sultan Adam mempunyai tugas :

 

  1. Sub bagian Tata Usaha ;

 

  1. Seksi Perlindungan ;

 

  1. Seksi Pemanfaatan ; dan

 

  1. Kelompak Jabatan Fungsional

 

Paragraf 2

Sub bagian Tata Usaha

 

Pasal 26

 

(1)  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebagai berikut:

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan Taman Hutan raya Sultan Adam secara terintegrasi ;
  2. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

 

  1. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan ;

 

  1. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;

 

  1. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;

 

  1. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM ;

 

  1. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan ;

 

  1. melaksanakan pemungutan retribusi Taman Hutan Raya Sultan Adam ;

 

  1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketatausahaan ; dan

 

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala TAHURA sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

 Paragraf 3

Seksi Perlindungan

 

Pasal 27

 

(1)  Seksi perlindungan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pengamanan, rehabilitasi hutan dan lahan serta penelitian dan pengembangan kehutanan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan perlindungan, pengelolaan hutan pendidikan dan penelitian serta pelestarian plasma nutfah;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan arboretum dan kebun raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama operasional pengamanan kawasan dan aset taman hutan raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan, pengamanan dan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ;

 

  1. Menyususn rencana dan melaksanakan kerjasama operasional pengendalian kebakaran hutan dan bencana kehutanan ;

 

  1. Menyusun rencana dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, pelestarian dan pengamanan taman hutan raya ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala TAHURA sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4

Seksi pemanfaatan

 

Pasal 28

 

(1)  Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pengembangan, pemanfaatan kawsan dan promosi serta pelayanan informasi.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemangkuan dan pengembangan taman hutan raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasionalisasi pemangkuan dan pengembangan taman hutan raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan rekomendasi dan pertimbangan teknis dalam rangka  pemberian izin pemanfaatan potensi taman hutan raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemanfaatan kawasan beserta ekosistemnya.

 

  1. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bina cinta alam ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi, pengembangan, dan pelayanan informasi.

 

  1. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pemanfaatan kawasan taman hutan raya ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja  pemangkuan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan taman hutan raya, dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala TAHURA sesuai badang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

Bagian Kedua

Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara

Paragraf 1

Unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara

 

Pasal 29

 

(1)  Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyusun program dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, penertiban, pemeriksaan persediaan dan peredaran hasil hutan ;

 

  1. Menyusun program dan melaksanakan pemantauan, evalusi, penertiban, pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan pelayanan dokumen legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan ;

 

  1. Menyusun laporan kinerja pelayanan penatausahaan hasil hutan ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara mempunyai fungsi :

 

  1. Penyususnan program, pemantauan dan evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Pemanauan dan evaluasi persediaan dan peredaran hasil hutan ;

 

  1. Penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Pelayanan dokumen legalitas peredaran hasil hutan ;

 

  1. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

 

(4)  Unsur-unsur organisasi Unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara adalah :

 

  1. Sub Bagian Tata Usaha ;

 

  1. Seksi Persediaan dan Peredaran Hasil Hutan ;

 

  1. Seksi pengukran dan Pengujian ; dan

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional ;

 

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

 

Pasal 30

 

(1)  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

a     Menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan secara terintgrasi;

 

b     Menyiapkan bahan dan menysusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

 

c      Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;

 

d     Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan

e     Mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

f       Menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;

 

g     Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM;

 

h     Melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan;

 

i       Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketatausahaan ; dan

 

j       Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

 

Paragraf 3

Seksi Persediaan dan Peredaran Hasil Hutan

 

Pasal 31

 

(1)  Seksi Persediaan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi persediaan dan penatausahaan serta peredaran hasil hutan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi persediaan, penatausahaan dan peredaran hasil hutan ;

 

  1. Menyusun rencana kebutuhan, menerima dan mendistribusikan dokumen penatausahaan hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan dokumen penatausahaan hasil hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, dan melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan tempat penampungan terdaftar asil hutan kayu olahan ;

 

  1. Menyiapkan bahan kajian rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kapasitas ≤ 6.000m3/tahun ;

 

  1. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan penerimaan dan peredaran hasil  hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan laporan kinerja pengawasan, monitoring dan evalusi persediaan, penatausahaan dan peredaran hasil hutan ; dan

 

  1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

 

 

 

 

Paragaraf 4

Seksi Pengukuran dan Pengujian

 

Pasal 32

 

(1)  Seksi Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan, dan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan hasil hutan dan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan ;

 

  1. Menyusun rencana, melaksanakan dan membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan pengukkuran dan pengujian hasil hutan ;

 

  1. Melaksanakan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan penyelesaian tindak pelanggaran di bidang kehutanan ;

 

  1. Menyiapkan bahan pemungutan retribusi terhadap jasa pengukuran da pengujian hasil hutan ;

 

  1. Menyelenggarakan administrasi tenaga pengawas dan penguji hasi hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan usulan penetapan petugas Pengawas Penguji Hasil Hutan ;

 

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun  laporan kinerja pengukuran dan pengujian hasil hutan ; dan

 

  1. Melaksanakan tigas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

 

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

 

Pasal 33

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

 

 

Pasal 34

 

(1)  Kelompok Jabata Fungsional dimaksud pada pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)  Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

 

(3)  Jumlah dan Jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

(4)  Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 35

 

 

(1)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

(2)  Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

(3)  Masing-masing sub bagian pada Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

 

(4)  Masing-masing seksi pada Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

 

(5)  Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

 

(6)  Masing-masing seksi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis.

 

 

Pasal 36

 

 

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

 

  1. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;

 

  1. Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

 

  1. Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagai Pelaksana Harian (Plh) ; dan

 

  1. Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka ditunjuk Kepala Seksi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 37

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kehutanan dan Unit – Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 38

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

 

Ditetapkan di          Banjarmasin

pada tanggal     02 – 02 – 2009

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

 

 

 

H. RUDY  ARIFFIN 

 

 

                                       

Diundangkan di  Banjarmasin

Pada tanggal  02 – 02 – 2009

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

 

 

 

H.M. MUCHLIS GAFURI

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN   2009  NOMOR  :  7